Klaim Diskriminasi dan "Wartawan Ber-Dekengan"
![]() |
Poto di hasilkan dari Gemini hanya ilustrasi / Dok newjurnalis.com |
Di tengah geliat pembangunan dan transparansi informasi, muncul sorotan tajam terhadap oknum kepala desa di wilayah Mojokerto Raya. Diduga, sebagian dari mereka menunjukkan sikap "kebal hukum" saat menghadapi pemberitaan. Kondisi ini diperparah dengan dugaan alergi terhadap berita yang dianggap tidak berimbang, bahkan menolak mentah-mentah adanya pemberitaan.
Klaim Diskriminasi dan "Wartawan Ber-Dekengan"
Belakangan ini, terdengar pula klaim dari oknum pemerintah Mojokerto yang menyatakan bahwa fokus wartawan hanya tertuju pada pihak-pihak yang sudah memiliki "dekengan" atau atensi khusus, sehingga membuat jurnalisme seolah menjadi "tabu" bagi mereka yang tidak memiliki koneksi tersebut. Tuduhan ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius terhadap independensi pers dan akses informasi yang adil.
Hormati Peran Jurnalisme dan Jaga Kesetaraan
Menyikapi fenomena ini, penting bagi pemerintah, khususnya di Mojokerto Raya, untuk merefleksikan kembali peran fundamental jurnalisme dalam negara demokrasi. Tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa sebagian wartawan lebih diistimewakan daripada yang lain. Prinsip kesetaraan dan saling menghargai harus menjadi landasan utama dalam interaksi antara pemerintah dan pers.
Pemerintah seharusnya:
- Menghormati kebebasan pers: Mengakui bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi yang memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyajikan informasi kepada publik.
- Terbuka terhadap kritik: Memandang kritik dan pemberitaan sebagai mekanisme kontrol sosial yang konstruktif untuk perbaikan, bukan sebagai ancaman.
- Membangun komunikasi yang setara: Berinteraksi dengan semua wartawan secara profesional dan adil, tanpa memandang afiliasi atau latar belakang media.
- Menghindari stigmatisasi: Tidak melabeli atau menggeneralisir wartawan dengan tuduhan tidak berdasar yang dapat merusak hubungan baik antara pemerintah dan pers.
- Fokus pada transparansi: Memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik melalui media massa, tanpa tebang pilih.
Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, diharapkan tercipta iklim yang kondusif bagi pers untuk menjalankan fungsinya secara independen dan profesional, serta terjalin hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara pemerintah dan jurnalis di Mojokerto Raya.