Bupati Murung Raya Pastikan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Bebas Dari Unsur Politik
Murung Raya, NewJurnalis.com– Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya murni sebagai bentuk penyegaran organisasi, tanpa ada campur tangan kepentingan politik.
Sebanyak 14 pejabat resmi dilantik pada 20 September 2025 lalu, di antaranya Hermon sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rudie Roy menjabat Kepala Satpol PP dan Damkar, Batara sebagai Kepala Badan Kesbangpol, serta Andri Raya yang dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selain itu, Ernawati ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mizam Chandrpati sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sri Karyawati memimpin Dinas Pertanian dan Perikanan, Suria Siri sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan K. Zen Wahyu sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Adapun Fery Hardi dilantik sebagai Sekretaris DPRD, Reyzal Samat sebagai Kepala Bappelitbangda, Lili Evrina sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Lentine Miraya diamanahkan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Dr. Yulianus memimpin Dinas Informatika, Statistik, dan Persandian.
Tak hanya itu, Kepala BKPSDM Murung Raya, Patusiadi, menjelaskan bahwa sembilan jabatan yang sempat kosong kini telah diisi melalui penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pada 22 September 2025. Di antaranya Sarwo Mintarjo sebagai Plt. Sekretaris Daerah, Sri Karyawati merangkap Plt. Kepala Dispora, Roy Cahyadi sebagai Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Lynda Kristiane sebagai Plt. Kepala DP3AP2KB.
Sebagai tindak lanjut, pada Selasa (23/9/2025) dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Aula Cahai Ondui Tingang, dipimpin langsung oleh Bupati Heriyus.
Dalam arahannya, Heriyus menekankan agar seluruh pejabat yang baru dilantik maupun yang bergeser jabatan tetap menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Ia juga meminta agar para pimpinan OPD dapat bersikap adil kepada bawahan, menjaga sinergi dengan atasan, serta melanjutkan program kerja yang sudah direncanakan.
“Saya sangat mengerti perasaan bapak-ibu dalam momen seperti ini. Namun perlu dipahami, mutasi dan pelantikan adalah bagian dari regulasi pemerintah dan sama sekali tidak ada muatan politik,” tegas Heriyus.
Ia juga mengingatkan agar pejabat yang digantikan tetap menyampaikan program serta tanggung jawab yang belum selesai kepada penggantinya, termasuk usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dari legislatif, sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Begitu juga bagi pejabat baru, saya berharap segera menyusun dan menjalankan program-program yang akan datang,” pungkasnya.
(Fahriadi)