Rencana Pemindahan Ibu Kabupaten Mojokerto ke Mojosari Menuai Kritik Sejarah


MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto tengah mematangkan langkah strategis untuk memindahkan pusat pemerintahan dari wilayah Mojokerto ke Kecamatan Mojosari, tepatnya di Desa Jotangan. Langkah ini diambil guna mengatasi ketidakefisienan lokasi pusat pemerintahan saat ini yang secara administratif berada di luar wilayah kabupaten

Rincian Anggaran dan Target Lahan

Pada Maret 2026 ini, DPRD Kabupaten Mojokerto sedang dalam tahap pembahasan paripurna terkait dokumen teknis, termasuk appraisal dan masterplan. Target utama proyek ini meliputi:

  • Pembebasan Lahan: Seluas 4,3 hektare di Desa Jotangan.
  • Alokasi Dana: Menggunakan APBD 2026 senilai Rp100 miliar.
  • Tujuan Utama: Mendekatkan pusat pelayanan publik kepada warga kabupaten dan memenuhi tuntutan regulasi mengenai kemandirian wilayah.

Kontroversi: Efisiensi vs Nilai Sejarah

Meski dianggap sebagai solusi pelayanan, kebijakan ini memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa secara historis dan geografis, lokasi saat ini sudah sangat ideal. Muncul aspirasi bahwa seharusnya Pemerintah Mojokerto yang melakukan penyesuaian lahan, mengingat instansi kedinasan kabupaten sudah menetap lama di titik tersebut.

Kritik Tajam: "Langkah pemindahan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan tanda menghilangkan sejarah dan upaya paksa menciptakan sejarah baru. Memindahkan pusat pemerintahan berarti memutus ikatan historis panjang antara kantor kabupaten dengan tanah yang ditempatinya selama puluhan tahun."

Kritik ini menyoroti kekhawatiran bahwa identitas lokal Kabupaten Mojokerto yang selama ini terpusat di jantung kota akan pudar demi mengejar modernisasi infrastruktur di lokasi baru.

Analisis Singkat: Mengapa Harus Pindah?

Secara regulasi, sebuah kabupaten idealnya memiliki pusat pemerintahan di dalam wilayah hukumnya sendiri. Namun, biaya Rp100 miliar di tengah tantangan ekonomi menjadi poin yang terus dikawal ketat oleh legislatif agar tidak menjadi proyek yang sia-sia atau sekadar "proyek mercusuar" yang mengabaikan nilai historis.